Kontroversi Para Eksekutif Dana Covid-19, Jadi “Bola Panas”

  • Whatsapp

Koltim, Kabartenggara.Com – Kontroversi dari Para Eksekutif yang bertanggung jawab pegalokasian dana Covid-19 tahun 2020, harusnya memberikan kepastian administrasi terang, agar kemudian tidak memunculkan pertanyaan ditengah -tengah publik, terkait terciumnya ada aroma tak sedap dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana Covid 19.

Dikatakan salah satu Ketua Komisi, Dewan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), persoalan tersebut telah tercium “ada aroma tak sedap, dan telah menjadi bola panas”, sehingga dalam waktu singkat kedepan akan diadakan Pemsus terkait kegiatan pengadaan alokasi dana Covid 19 tahun 2020 itu.

Hal yang menarik dan menjadi pertanyaan publik, siapa yang bertanda-tangan dalam laporan pertanggungjawaban dana Covid19 tersebut?, Sementara selaku eksekutor mengakui tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan itu.

Seperti yang dikatakan Hamdi, dirinya tidak pernah dilibatkan apalgi bertandatangan sebagai eksekutor dalam pemeriksaan barang, yang jika ditarik benang merahnya, musti dilibatkan disetiap pengadaan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Baca Juga :  Pemkab Koltim Sukses Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2022

Sementara Ketua Gugus tugas, Lasky Paembah, juga mempertanyakan, Laporan Pertanggung Jawaban mana penggunaan anggaran Covid 19 yang tidak ditandatangani?.

Menurunya, dia tidak mengetahui permasalahan sebelumnya, sehingga ia mengaku telah menghubungi Ansarulah (Kadis BPBD) Koltim, selaku penanggung jawab saat itu melalui via seluler, agar meluruskan permasalahan tersebut, Namun kata Lasky, Ansar tidak mau.

“Saya sudah telponan pak Ansar, tolong diluruskan itu barang. tapi dia tidak mau, saya telepon dia, hanya dia tidak mau,” ungkap Lasky, di Gedung Paripurna DPRD saat dikonfirmasi Media ini (29/1/21).

Dijelaskan Lasky, Ia selalu bertanya di salah satu group whatsapp saat itu, LPJ mana yang tidak ditandatangani?

Karena menurutnya, dalam setiap jenis pembelanjaan itu, di LPJ-kan satu persatu dan tidak sekaligus, sehingga ia mengaku tidak mengetahui persis pembelanjaan jenis yang mana tidak ditandatangani.

Baca Juga :  Dukung Gerakan Nasional, Pemda Koltim Apresiasi Kegiatan Penyuluhan Pangan

Dan kata dia, setelah ia masuk sebagai sekretaris gugus, ia hanya menagani pembelanjaan rapid test dan pengaman sosial seperti sembako.

“Kalau yang saya tangani setelah masuk sekretaris gugus, hanya rapid dan pengaman sosial yang stock sembako dan lainya itu, tapi kalau yang pembelanjaan ranjang dan lain lain itu masih jamannya Ansarulah dan kadis kesehatan yang belanja,” Terangnya.

Lebih lanjut Lasky menjelaskan, ia masuk dipertengahan bulan mei, Pada saat itu sekretaris gugus tugas belum terbentuk secara formal. Sebagai ketua berdasarkan aturan kemedagri saat itu di ketuai Sekda, kemudian setelah datang aturan baru harus Bupati ketuanya.

“kondisi pada saat itu harga pada melambung tinggi, di bulan januari, februari, dan maret, harga masker saja 10 ribuan yang seprti ini,” kata Lasky, sambil memperlihatkan masker, jenis masker yg di jual harga Rp.2000-an di pinggir jalan. (Red)