Pembayaran GKPT Masyarakat Ladongi Turut Disaksikan Pemda Koltim

  • Whatsapp
Poto Bersama Sekda Koltim dan PPK Balai Sungai wilayah IV

Koltim – Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari menuntaskan pembayaran tahap akhir Ganti Kerugian Pengadaan Tanah (GKPT) untuk kepentingan pembangunan Bendungan Ladongi di Kantor Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Selasa 21 juli 2020.

Pembayaran tersebut disaksikan langsun Pemdah Koltim dalam hal ini Sekda, Eko Santoso Budiarto Sauala, bersama PPK Pengadaan tanah Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, Pihak Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala Pertanahan Kolaka Timur, Kepala BNI Kolaka Timur, Camat Ladongi dan pihak terkait lainnya.

Adapun pembayarannya dalam bentuk non tunai yang ditransfer ke rekening masing-masing warga penerima, sehingga yang diterima dalam bentuk buku tabungan.

Pada kesempatan itu Eko Santoso, menyampaikan ucapan terimakasih kepada warga di Kecamatan Ladongi yang telah turut berkontribusi mendukung proses pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Ladongi.

Dikatakanya, “Bendungan Ladongi akan dirasakan juga oleh petani di Kolaka Timur terkhusus yang berada di kecamatan Ladongi karena akan banyak lahan sawah yang bisa disuplai air, dan kalau tidak ada aral melintang bendungan ini akan selesai tahun ini,” katanya.

Sekda juga berpesan kepada warga penerima manfaat dari Ganti Rugi Lahan (GRL), agar dananya bisa digunakan sebaik-baiknya dalam mengembangkan usaha produktif.

Baca Juga :  Idhul Adha 1441 H, Polsek Kota Kolaka Potong 2 Ekor Hewan Qurban

“Saya yakin penerima manfaat ganti rugi ini sebagian besar adalah petani, karenanya diharapkan dana yang diterima itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha pertanian masing-masing,” katanya.

Dijelaskannya, Bendungan Ladongi merupakan proyek strategis nasional yang dimulai pembangunannya pada 2016 dengan kapasitas tampung 45,94 juta meter kubik dan akan mengairi areal sawah irigasi seluas 3.604 hektare.

Kata dia, Mega proyek pembangunan Bendungan Ladongi ini terus berjalan sesuai yang direncanakan dengan melibatkan kontraktor pelaksana PT Hutama Karya dan PT Bumi Karsa Kso (swasta nasional) dan perusahaan konsultan perencana PT Wecon dan beberapa perusahaan lainnya yang terlibat sebagai pengawas.

“Paket pertama pekerjaan pembangunan Bendungan Ladongi yang ditandatangani dengan senilai Rp844 miliar itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016-2020 empat tahun anggaran (multiyears), di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan paket tahap II 2019-2020 senilai Rp283 miliar hingga total seluruhnya Rp1,127 triliun”, jelasnya.

Sementara itu, Arsamid selaku PPK pengadaan tanah, menyampaikan dana pembayaran ganti rugi tahap 4 tersebut sebanyak Rp14,6 miliar untuk 136 orang dengan total luas lahan 23 hektare.

“Tetapi yang kami bayarkan hari ini hanya 130 orang, sementara 6 orang sedang tahap penyelesaian administrasi. Dan secepatnya kami akan bayarkan,” katanya.

Baca Juga :  Viral Gegera Cinta, Pria di Kolaka Nekat Bakar Diri

Lanjutnya, total lahan pembangunan Bendungan Ladongi tersebut seluas 222,8 hektare yang telah dibebaskan selama empat tahap dengan total anggaran Rp57,2 miliar pada 543 orang atau bidang tanah.

“Alhamdulillah selama proses pembebasan lahan ini berjalan lancar, karena semua sesuai prosedur. Selama proses pembebasan lahan kami didampingi dari pihak Kejaksaan Tinggi Sultra,” pungkasnya.

Masih Arsamid, pembebasan lahan pembangunan Bendungan Ladongi tersebut dilakukan sejak 2016 sampai 2020 dalam 4 tahap pembayaran.

Tahap I pada tahun 2016 seluas 29,41 hektare yang terbagi pada 40 orang atau bidang dengan total anggaran Rp3,6 miliar. Tahap II pada tahun 2017 seluas 109,3 hektare yang terbagi pada 260 orang atau bidang dengan total anggaran  Rp19,99 miliar.

Tahap III pada tahun 2018 seluas 62,2 hektare yang terbagi pada 109 orang atau bidang dengan total anggaran Rp18,97 miliar. Tahap IV pada 2020 seluas 23 hektare terbagi pada 136 bidang dengan total anggaran Rp14,6 miliar.

Arsamid juga menyebutkan, pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Ladongi tersebut dasarnya adalah Undang Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

@adminoke