DPRD Konsel Menyoal Beberapa OPD Terkait Penaganan Covid 19

  • Whatsapp
Rapat Kerja DPRD Konsel

Konsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD,Kabupaten Konawe Selatan menyoal beberapa OPD terkait penanganan covid 19

Hal ini dikarenakan banyak-nya laporan masyarakat yang masih belum menerima hak-hak mereka dalam penanggulangan dan penanganan covid-19.

Pada rapat kerja tersebut Ketua DPRD Irham Kalenggo S.sos.,M.Si. mengundang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjelaskan gambaran umum penggunaan Anggaran dalam penanganan Covid-19.

Menanggapi hal ini DR. Sahlul ( BPKAD)”terkait penanganan covid-19. total penanganan senilai Rp. 16 M. sedangkan yang di sampaikan awal adalah Dana tidak terduga senilai Rp. 14 M. anggaran yang belum terpakai adalah senilai Rp. 24 M dan di harapkan tidak terpakai untuk mendapatkan keseimbangan anggaran.urainya

Selain itu DAU, tambahan untuk kelurahan tidak boleh di alihkan ke dana penanganan Covid-19. “Tegasnya.

Ketua DPRD”kembali Mempertanyakan apakah New Normal akan diberikan bantuan kembali kepada masyarakat tanya Irham.

Juga apakah kelurahan tidak mendapat BLT lanjutnya

Ketua DPRD juga mengharapkan kepada Dinas Sosial untuk menyiapkan data lengkap Penerima Bantuan sebelum Pemeriksaan BPK.harapnya

Baca Juga :  Idhul Adha 1441 H, Polsek Kota Kolaka Potong 2 Ekor Hewan Qurban

Menanggapi hal tersebut” Kadis, Sosial menjelaskan realisasi pelaksanaan pembelanjaan sembako dengan dana Rp. 5 M terdiri dari beras, gula, mie instan dan mie goreng. data penerima bantuan belum riil karena laporan dari kecamatan belum lengkap dan untuk kelurahan tidak mendapat bantuan langsung tunai karna BLT bersumber dari Dana Desa.jelasnya

Terdapat dua kelurahan yang terlambat mengirim data yaitu kelurahan Kolono dan Landono. Pemberian bantuan berdasarkan dampak Covid-19 kepada masyarakat, kepala Desa mengirim Data ke Dinas Sosial melalui sekretariat Penanggulangan Covid-19 dan selanjutnya di Verfal di Dinas Sosial.lanjutnya

Pada kesempatan tersebut Ketua Fraksi Partai Demokrat “Ramlan” mempertanyakan realisasi Insentif tenaga kesehatan Nakes, sebesar Rp. 300 juta dan Rp. 500 juta.yang belum direalisasikan tanya Ramlam.

Dirut RSUD langsung menanggapi hal tersebut” ia mengatakan bahwa belum direalisasikan. yang direalisasikan adalah Insentif makan Nakes. “jawabnya.

Baca Juga :  Terkait Pembuatan Surat Palsu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetyo Utomo di Tetapkan Sebagai Tersangka

Tak hanya insentif Nakes, yang dipertanyakan dana Kapitasi juga ikut dipertanyakan adanya dari tenaga kesehatan khususnya BIDAN yang belum di bayarkan selama 2,(dua)tahun berturut-turut.tanya Ardin Spd.dari Fraksi Golkar,

Dinas Kesehatan menanggapi” Dana tersebut adalah dana Non Kapitasi belum terbayarkan karena adanya Puskesmas terlambat dalam menyerahkan laporan. Dana masih ada dalam kas daerah sekitar Rp.4 M dan akan diajukan dalam perubahan anggaran untuk segera di bayarkan tahun ini” jawabnya.

Nadira SH, mengatakan” jika hanya alasan laporan puskesmas yang terlambat masuk ke Dinas Kesehatan hal ini tidak masuk akal apabila betul sebaiknya kepala Puskesmas tidak di pertahankan” tegasnya.

Ketua DPRD mengungkapkan “Dinas Kesehatan harus memberikan perhatian khusus pada insentif bidan yang belum di bayarkan selama 2 tahun. dan sekali lagi mengingatkan kepada TAPD, untuk segera mengkaji kembali bantuan yang diberikan ke-masyarakat, agar tidak ada nya lagi tumpang tindih pada bantuan masyarakat” tegasnya.

Laporan: Jamrun