Penyaluran BLT DD,desa lambo diduga tidak tepat sasaran,Masyarakat adukan Ke-DPR Konsel

  • Whatsapp

Konsel-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Konsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai respon menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat desa lamboo kepada DPRD Kab. Konsel perihal adanya dugaan bantuan penyaluran BLT DD(dana desa) yang tidak sesuai sasarannya. RDP ini berlangsung di ruang rapat lantai II kantor DPRD,Kab.konsel pukul 10.00 wita.

RDP tersebut dibuka oleh wakil ketua I Armal dan didampingi ketua komisi I Nadira, SH dan dihadiri oleh anggota DPRD lainnya. Turut hadir pula camat moramo, kades lamboo dan sekdes desa lamboo dan Perwakilan Masyarakat yang berkenan hadir.

Nadira, SH mempersilahkan kepada camat moramo untuk memberikan penjelasan terkait aduan masyarakat tentang penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) sekaligus menjelsakan siapa-siapa tim/anggota dalam pendataan bantuan tersebut.

Camat moramo Drs, Benhur karim menjelaskan “anggota tim pendataan bantuan yang pertama ada ketua tim yaitu pak sekcam anggotanya pendamping PKH,(Program keluarga harapan)BPNT,(Bantuan pangan non tunai)dari sosial kemudian BPD dan sekdes”jelasnya

Baca Juga :  Viral Gegera Cinta, Pria di Kolaka Nekat Bakar Diri

Setelah melakukan pendataan maka di dapatkan 138 data yang masuk. sedangkan berdasarkan dana desa, desa lamboo yang di alokasikan sebesar 25%, maka yang layak untuk di biayai yaitu sebesar 101 dan 37 orang akan menunggu keputusan selanjutnya. Tambah Camat moramo Drs Benhur Karim

Nadira, SH selanjutnya memberikan kesempatan kepada kepala desa lamboo untuk menjelaskan bagaimana pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan pendataan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), yang mana berdasarkan penjelasan camat moramo, alokasi dana sebesar 25% dari dana desa, maka yang dapat di biayai oleh dana desa hanya 101 kepala keluarga, yang mana 1 kepala keluarga mendapatkan kurang lebih 600 ribu, dan seperti yang kita ketahui saat ini ada pula bantuan BST, BLT, PKH, dan sembako dari APBD pemerintah.

Baca Juga :  Terkait Pembuatan Surat Palsu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetyo Utomo di Tetapkan Sebagai Tersangka

Menanggapi hal tersebut Kepala desa lamboo Harman, menjelaskan “berdasarkan data yang diberikan oleh sekdes lamboo tahun 2019 jumlah kepala keluarga sebesar 264 dan di tahu 2020 ada bertambah 7 kepala keluarga menjadi 271 selanjutnya untuk penerima bantuan PKH dan BPNT berjumlah 47 kepala keluarga, penerima BST berjumlah 71 penerima dan PNS sebanyak 15 orang,” berdasarkan data tersebut jika ditambahkan dengan penerima BLT DD sejumlah 101 kepala keluarga maka tersisa 37 kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan.terang Harman

Selanjutnya camat moramo menambahkan bahwa 30 kepala keluarga akan di danai oleh dana desa, dan 7 kepala keluarga masih belum mendapatkan kejelasan akan bantuan.

Nadira, SH selanjutnya menyampaikan berdasarkan data tersebut, menginginkan memberi perhatian khusus terhadap warga yang belum mendapatkan bantuan oleh desa dan selanjutnya akan melakukan kunjungan kerja komisi I di desa lambo terkait pengawasan anggaran covid 19.(*)